Apa hasil dari study banding para pejabat?

Jakarta - Studi banding ke luar negeri oleh anggota DPR dengan alasan peningkatan kualitas dinilai tidak jelas. Sebab, tidak ada pelaporan yang dilakukan Dewan tiap kali usai melakukan kunjungan ke mancanegara.

"Selama ini tidak ada korelasi langsung antara studi banding dan kebijakan yang dihasilkan. Apalagi tidak ada laporannya, itu berarti cuma jalan-jalan. Mending dihentikan," kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parleman Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, saat berbincang dengan detikcom, Jumat, (12/2/2010).

Menurut data Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), anggaran Dewan untuk melakukan studi banding ke luar negeri mencapai Rp 122 miliar. Duit itu digunakan untuk 58 kunjungan ke 20 negera.

Menurut Salang, untuk perbaikan kapasitas anggota Dewan, sebaiknya dibentuk sistem pendukung. Misalnya, membuat dewan pakar yang akan memberi pengayaan kepada anggota Dewan secara berkala.

"Misalnya pelatian khusus bagi perancang UU. Dan dibuat budget centre. Ada badan yang memang mengumpulkan pakar di bidang anggaran," kata dia.

Dengan demikian, lanjutnya, Dewan tidak dibohongi pemerintah lagi terkait anggaran pesawat kepresidenan, pagar istana dan mobil dinas pejabat negara.

"Jadi DPR bisa membuat rancangan anggaran alternatif untuk perbandingan. Tidak hanya dijadikan sekadar alat legitimasi pemerintah, dan dibohongin," jelas Salang.

Salang khawatir, jika alokasi miliaran rupiah untuk plesiran anggota Dewan itu dilaksanakan, maka akan menambah citra buruk bagi Dewan. Padahal saat ini, katanya, Dewan sedang naik pamor karena keterbukaannya dalam mengusut skandal Bank Century.

"Mereka memperburuk citranya sendiri dengan menambah anggaran. Padahal masyarakat sudah pernah mengkrikit habis soal ini," ujarnya. (lrn/fiq) (sumber: detik.com)